Revolusi Prancis

     Revolusi Prancis adalah perubahan bentuk pemerintahan Prancis dari kerajaan menjadi
republik. Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Louis XVI pada abad ke-18. Revolusi
ini memiliki semboyan: liberte, egalite, fraternite (kebebasan, persamaan, persaudaraan).

Faktor-faktor penyebab terjadinya revolusi

a. Sebab-sebab umum

1) Ketidakadilan dalam bidang politik dan ekonomi
     Masyarakat Prancis pada waktu itu terbagi atas tiga golongan.
a) Golongan I terdiri atas kaum bangsawan dan raja yang bebas pajak bahkan
berhak memungut pajak.
b) Golongan II terdiri atas kaum agama (pendeta dan cendikia) yang bebas pajak
dan mendapat uang (gaji) dari hasil pajak.
c) Golongan III adalah rakyat biasa yang hanya menjadi objek pajak.

     Golongan III selalu tertindas karena hak-hak mereka ditekan oleh hak-hak
golongan lainnya. Termasuk kesempatan-kesempatan untuk berusaha atau
memajukan kehidupan secara ekonomi. Jabatan-jabatan penting sejak zaman
pemerintah Louis XIV dipegang oleh kaum bangsawan (golongan I) yang bersikap
sewenang-wenang. Pejabat-pejabat pemerintahan pun diangkat tidak berdasarkan
kemampuan, melainkan berdasarkan faktor keturunan.

2) Kekuasaan absolut raja
     Pemerintahan Louis XIV bersifat monarki absolut, di mana raja dianggap selalu
benar. Semboyan Louis XIV adalah l'etat c'est moi (negara adalah saya). Untuk
mempertahankan keabsolutannya itu, ia mendirikan penjara Bastille. Penjara ini
diperuntukkan bagi siapa saja yang berani menentang keinginan raja. Penahanan
juga dilakukan terhadap orang-orang yang tidak disenangi raja. Mereka ditahan
dengan surat penahanan tanpa sebab (lettre du cas). Absolutisme Louis XIV tidak
terkendali karena kekuasaan raja tidak dibatasi undang-undang.

3) Timbul paham baru
     Menjelang Revolusi Prancis muncul ide-ide atau paham-paham baru yang pada
intinya adalah memperjuangkan kebebasan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.
Paham-paham ini muncul akibat berbagai tekanan yang menyengsarakan rakyat
mulai menimbulkan keinginan-keinginan untuk mencapai kebebasan. Paham-paham
yang melatari terjadinya revolusi di Prancis sebagai berikut.
a) Ajaran dari Jean Jasques Rousseau, tokoh pemikir dari Prancis. Dalam bukunya
   Du Contrat Social, ia menyatakan bahwa menurut kodratnya manusia dilahirkan
   sama dan merdeka. Buku ini juga memuat tiga prinsip yang di kemudian hari     menjadi  semboyan Revolusi Prancis, yaitu liberte, egalite, dan fraternite
  (kemerdekaan/kebebasan, persamaan, dan persaudaraan). Ajaran tersebut
   menyebabkan Rousseau mendapat sebutan Bapak Demokrasi Modern.
b) Montesquieu, yang terpengaruh ajaran John Locke (Inggris), menyebarluaskan
   ajaran Trias Politika, yaitu pembagian kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif,
   eksekutif, dan yudikatif.
c) Paham Rationalisme dan Aufklarung menuntut orang untuk berpikir rasional
    (masuk akal).
d) Ajaran Voltaire tentang kebebasan.

4) Negara mengalami krisis ekonomi
Prancis mengalami kemerosotan ekonomi
dan keuangan pada masa pemerintahan Louis
XVI. Hal ini disebabkan karena sikap raja dan
keluarganya, terutama permaisuri Marie
Antoinette, selalu menghambur-hamburkan uang
negara untuk berfoya-foya.

5) Pengaruh perang kemerdekaan Amerika
     Dalam perang kemerdekaannya dari Inggris, Amerika dibantu oleh tentara
sukarelawan Prancis yang dipimpin Lafayette. Mereka kemudian terpengaruh oleh
napas kemerdekaan Amerika. Nilai-nilai perjuangan kemerdekaan Amerika seperti
yang terangkum dalam naskah proklamasinya, Declaration of Independence
(disampaikan oleh Thomas Jefferson), yaitu pengakuan atas hak-hak manusia,
dengan segera menjalar menjadi paham baru di Prancis.

b. Sebab-sebab khusus
    Untuk mengatasi krisis ekonomi, raja memanggil Dewan Perwakilan Rakyat (Etats
Generaux). Dewan ini ternyata tidak mampu mengatasi masalah sebab dalam sidang
justru terjadi pertentangan mengenai hak suara. Golongan I dan II menghendaki tiap
golongan memiliki satu hak suara, sementara golongan III menghendaki setiap wakil
memiliki hak satu suara. Jika dilihat dari proporsi jumlah anggota Etats Generaux yang
terdiri atas golongan I, 300 orang, golongan II 300 orang, dan golongan III 600 orang,
dapat disimpulkan bahwa golongan I dan II menghendaki agar golongan III kalah suara
sehingga rakyat tidak mungkin menang. Jika kehendak golongan III yang dimenangkan,
golongan I dan II terancam sebab di antara anggota mereka sendiri ada orang-orang
yang bersimpati pada rakyat.

Jalannya revolusi
     Pada tanggal 17 Juni 1789, anggota Etats Generaux dari golongan III mengadakan sidang sendiri, didukung oleh sebagian kecil anggota dari golongan I dan II. Peserta sidang menyatakan diri sebagai Majelis Nasional yang bertujuan memperjuangkan
terbentuknya konstitusi tertulis bagi Prancis. Raja berusahamembubarkan organisasi
yang dipimpin Jean Bailly dengan dukungan Comtede Mirabeau ini, baik dengan jalan perundingan maupun dengan kekerasan. Sikap raja yang berusaha membubarkan Majelis Nasional dengan jalan kekerasan menimbulkan kemarahan rakyat dan terjadilah huru-hara. Puncak huru-hara terjadi tanggal 14 Juli 1789, ketika rakyat menyerbu dan meruntuhkan penjara Bastille, lambang kekuasaan mutlak
raja. Penyerangan ini didukung oleh Tentara Nasional yang dipimpin Lafayette.
Ketika terjadi pemberontakan oleh rakyat, Louis XVI melarikan diri ke luar negeri.
Kesempatan ini dipergunakan oleh rakyat untuk membentuk pemerintahan baru yang
demokratis. Dewan Perancang Undang-Undang yang terdiri dari Partai Feullant dan Partai Jacobin segera membentuk Konstitusi Prancis pada tahun 1791. Partai Feullant adalah partai yang proraja, sedangkan Partai Jacobin adalah partai yang prorepublik. Partai Jacobin beranggotakan kaum Geronde dan Montague. Partai ini dipimpin oleh tiga sekawan, Robespiere, Marat, Danton. Keadaan negara yang semakin berbahaya membuat Dewan Legislatif membentuk pemerintahan republik pada tanggal 22 September 1792. Raja Louis XVI dan istrinya dijatuhi hukuman pancung dengan quillotine pada tanggal 22 Januari 1793.

     Masa Republik Prancis I disebut masa Convention, presidennya
adalah Robespierre. Pemerintahan Robespierre yang berasal dari
kaum Montague ternyata menjalankan pemerintahan yang kejam
(pemerintahan teror) yang mengakibatkan banyak korban. Akibat
kebijakan pemerintah yang kejam, rakyat mulai tidak senang. Oleh
karena Gironde, Robespierre ditangkap dan dijatuhi hukuman
pancung dengan quillotine.
     Kaum Gironde (kaum borjuis yang kaya tanah) kemudian
membentuk pemerintahan Directoire yang dipegang oleh Barros,
Moulin, Seiyes, Roger, dan Ducos. Directoire memiliki wewenang
mengatur masalah ekonomi, politik, sosial, pertahanan keamanan,
dan keagamaan. Karena setiap anggota memiliki wewenang yang sama, terjadi persaingan dalam pemerintahan yang menimbulkan krisis kewibawaan, korupsi, dan runtuhnya kepercayaan rakyat. Dalam keadaan demikian, muncul seorang tokoh militer yang terkenal, yaitu Napoleon Bonaparte.


source: BSE Kemdiknas, Wardaya, Cakrawala Sejarah